Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dari Rp 5.500 menjadi Rp 5.000 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 4.800 mulai Senin (15/12), terhitung pukul 00.00 waktu setempat di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers setelah rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Minggu (14/12). Sementara itu sejumlah SPBU di Kota Solo mengaku pasrah dengan pengumuman penurunan harga bensin dan solar yang dinilai mendadak.
“Terkait inflasi kita memutuskan berapa harga BBM yang tepat dan pantas. Saya sudah mengambil keputusan untuk menurunkan harga premium dan solar,” tegas Kepala Negara didampingi Wakil Presiden M Jusuf Kalla. Dengan demikian, menurut Presiden, sejak 1 Desember 2008 pemerintah sudah menurunkan harga jual premium sebesar Rp 1.000 dan harga jual solar sebanyak Rp 700. Meski menurunkan harga premium dan solar, namun pemerintah tidak mengubah harga minyak tanah. Minyak tanah bersubsidi tetap dijual seharga Rp 2.500 per liter.
Sementara itu Pejabat Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan itu dilakukan setelah melihat adanya penurunan harga minyak mentah dunia yang cukup tajam.
“Dengan penurunan harga ini diharapkan terjadi penurunan inflasi sebesar 0,3% hingga 0,5%, sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga dengan penurunan inflasi tersebut,” paparnya.
Menkeu menambahkan pemerintah mematok harga maksimal BBM jenis premium tidak akan melebihi Rp 6.000/liter dan solar Rp 5.500/liter meskipun bila suatu saat harga minyak mentah dunia meningkat lagi. “Dengan demikian masyarakat dan dunia usaha bisa terhindar dari ketidakpastian dan peningkatan harga jual bahan bakar minyak yang melonjak tajam,” imbuh Sri Mulyani.
Ia menjelaskan penurunan harga premium dan solar yang diumumkan Presiden tersebut mempertimbangkan sejumlah hal yaitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan sektor riil, menjaga aspek psikologis masyarakat, dan kemampuan APBN 2009 untuk menopang perekonomian.
Terkait keluhan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) soal margin harga pembelian premium dan solar sebelum dan setelah penurunan harga, Sri Mulyani mengatakan Menneg BUMN bersama Pertamina akan membahas kompensasi untuk kalangan pengusaha itu.
“Kami sudah melakukan rapat dengan BP Hilir dan Pertamina. Memang ada masalah dalam ongkos tersebut oleh karena itu nanti akan ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Menneg BUMN bersama Pertamina terkait kompensasi.”
Sedangkan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan memberikan kompensasi yang seimbang dan wajar kepada pengusaha SPBU. Sofyan Djalil mengingatkan agar para pengusaha tidak hanya meminta kompensasi namun juga berbagi beban dengan Pertamina dan para pengusaha sudah menyatakan setuju. “Selama ini kalau naik kan mereka menikmati untung tapi kalau turun kok tidak mau sharing. Jadi besok akan kita hitung dengan Pertamina berapa persisnya sisa cadangan yang sudah dibeli hari ini yang belum terjual nanti malam.”
Secara terpisah, Pengawas SPBU Beteng di Jl Mayor Kusmanto, Solo sekaligus Pejabat Humas Paguyuban Pengawas SPBU Kota Solo, Danang Romi Wijaya mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa dengan penurunan harga premium dan solar tersebut. “Kami tahunya mendadak, baru sore ini (kemarin-red). Terus mau bagaimana lagi, ya sudah yang jelas pengusaha rugi besar,” tutur Danang kepada Espos, kemarin. Di SPBU Beteng, Danang memperkirakan kerugian mencapai nilai 11 ton premium.
Ketua Bidang SPBU Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Surakarta, Suwardi Hartono Putro mengatakan kerugian yang dialami pengusaha SPBU saat ini lebih besar dari kerugian saat penurunan kali pertama, Senin (1/12). “Pasalnya, keputusan pemerintah terlalu mendadak, serta penurunan terjadi pada premium dan solar sekaligus. Kalau memang turun, kami harus tetap menyesuaikan. Mau bagaimana lagi?”
Sementara, Asisten Manager External Relation Pertamina Pemasaran Jateng dan DIY, Heppy Wulansari mengatakan, terkait penurunan harga BBM, Pertamina menyiapkan Satgas di kantor unit dan seluruh depot, di mana untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi, depot buka 24 jam.
Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Solo, Joko Suprapto mengatakan soal rencana penurunan tarif, Joko menambahkan, keputusan tersebut ada di tangan Dirjen Perhubungan. “Tetapi, kalau menurut hitung-hitungan pengusaha, penurunan Rp 700/liter belum memungkinkan adanya penurunan tarif angkutan.”
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan mengisi komentar sesuai dengan isi artikel.